Jakarta (09/)07) Pada 2018, pelaksanaan e-government Kemenkumham mendapatkan nilai 3,3 yang berarti baik. Namun, dalam perjalanannya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi misalnya tentang sinergi aplikasi yang dikelola antar-instansi serta proses sosialisasi.
Dalam kegiatan presentasi ini, peneliti mendapatkan beberapa masukan dari narasumber dan undangan yang hadir. “Baiknya peneliti bisa mengambil sampel bukan hanya internal Kementerian, namun juga masyarakat umum yang menjadi pengguna aplikasi,” tutur Aman Manduro, perwakilan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkumham.
Selain itu, turut hadir Perwakilan Kementerian PANRB, Ugi Cahyo, perwakilan dari BPHN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Badan Siber dan Sandi Negara, BKN RI dan Ikatan Konsultan Teknologi dan Informasi. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
