Pelayanan Online Terpadu
BERITA : Urgensi Sistem Terpadu dalam Administrasi Kewarganegaraan... Bantuan Hukum Harus Menjangkau Masyarakat Pedesaan... Kolaborasi untuk Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum... Isu Aktual Kewarganegaraan Butuh Respon Bersama... Pentingnya Partisipasi Public Dalam Proses Pembuatan Regulasi Terkait Kebutuhan Riil WBP Hamil, Men...
Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bada...
24 September 2022 09:3
Evaluasi penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelay...
21 September 2022 11:5
Rapat Pembahasan Naskah Hasil Analisis Kebijakan D...
20 September 2022 21:0
Pemberian Kewarganegaraan Kewarganegaraan Indonesi...
20 September 2022 20:5
Diskusi Publik Naskah Prakebijakan Analisis Strate...
20 September 2022 20:4
Sosialisasi Aplikasi 3AS Survei Online Indek Perse...
20 September 2022 13:2
Rapat Pembahasan Naskah Hasil Analisis Kebijakan...
19 September 2022 15:5
Diskusi Publik Kajian Kebijakan Anak di Lingkaran ...
19 September 2022 15:5
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Formulasi Kebi...
16 September 2022 14:5
Focus Group Discussion FGD Naskah Pra Kebijakan An...
15 September 2022 15:2
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan tentang Pedoma...
15 September 2022 15:1
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Pembentukan Pe...
15 September 2022 15:0
Self-Assesment Maturitas SPIP Menjadi Tugas Kita B...
15 September 2022 14:1
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan Analis Ke...
14 September 2022 14:3
WORKSHOP SPEAK WITH POWER A TWO DAY PRESENTATION ...
13 September 2022 20:4
Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bada...
24 September 2022 09:3Jakarta (22/9) – Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan esensi yang sangat penting dalam menjamin pelayanan publik yang
Evaluasi penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelay...
21 September 2022 11:5Jakarta (21/9) – Penangan Pengaduan yang diadakan pada setiap Instansi maupun Lembaga adalah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap
Rapat Pembahasan Naskah Hasil Analisis Kebijakan D...
20 September 2022 21:0Jakarta (20/9) - Kepenulisan naskah prakebijakan yang diberikan kepada stakeholder haruslah memiliki struktur yang jelas, tanpa perlu adanya tambahan
Pemberian Kewarganegaraan Kewarganegaraan Indonesi...
20 September 2022 20:5Jakarta (20/9) – Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan diskusi publik mengenai
Diskusi Publik Naskah Prakebijakan Analisis Strate...
20 September 2022 20:4Jakarta (20/9) - Sistem Informasi JF Analis Hukum merupakan amanat dari Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Permenkumham 30/2021 tentang Penerapan SPBE
Sosialisasi Aplikasi 3AS Survei Online Indek Perse...
20 September 2022 13:2Jakarta (20/9) - Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi sejak 2015. Pada
Rapat Pembahasan Naskah Hasil Analisis Kebijakan...
19 September 2022 15:5Jakarta (19/9) – Sebagai unit pendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan naskah akademis yang berbasis data, penting bagi instansi
Diskusi Publik Kajian Kebijakan Anak di Lingkaran ...
19 September 2022 15:5Jakarta (19/9) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan diskusi publik tentang anak di lingkaran aktivitas pariwisata.
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Formulasi Kebi...
16 September 2022 14:5Jakarta (16/9) - Dinamika dan perkembangan zaman mengharuskan suatu organisasi untuk berubah, tidak terkecuali bagi bidang pemasyarakatan. Perubahan
Focus Group Discussion FGD Naskah Pra Kebijakan An...
15 September 2022 15:2Jakarta (15/9) – Istilah Masyarakat Adat masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kemungkinan tidak diakuinya
